RESUME PENGANTAR HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL

Nama: SAMIATI

Nim/Kelas: 170202061 / II AS C

PENGANTAR HUKUM ISLAM & PRANATA SOSIAL

Drs. H. Moh. Fauzan Januri, M.Ag

Bandung: Pustaka Setia, 2013.

ORGANISASI SEBAGAI PRANATA SOSIAL

A.    Pengertian Organisasi

      Kata organisasi berasal dari bahasa inggris, organization, yang bentuk infinitifnya adalah to organize. Kata tersebutberasal dari bahasa yunani, organonyang berarti sebagian atau susunan dalam binatang atau tumbuh-tumbuhan yang dipergunakan untuk melakukan beberapa tugas khusus. Kata organon diartikan juga dengan “alat”, sedangkan kata to organize diartikan menyusun atau mengatur bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain, yang setiap bagian mempunyai satu tugas khusus dan/atau berhubungan dengan keseluruhan . pendapat lain mengenai kata organisasi ini berasal dari istilah latin, organum, yang berarti alat, bagian, anggota, atu  badan.

Beberapa tokoh mendefinisikan organisasi salah satu tokoh tersebut adalah:

    James D. Mooney mengatakan, “Organization is the form of every human association for the attainment of common purpose” (Organisasi adalah setiap bentuk kerja sama untuk mencapai tujuan bersama).

     Sesuai yang di analisiskan oleh salah satu teman kelas bahwa organisasi merupakan suatu kumpulan yang memiliki visi dan misi dalam suatu organisasi, Setiap organisasi tersebut memiliki anggota dan memiliki peran masing-masing dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepada anggota lain yang harus dilakasanakan oleh penerima tanggung jawab tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sekumpulan orang dapat dikatakn sebagai organisasi jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1.      Organisasi itu merupakan system

2.      Pola aktivitas

3.      Sekelompok orang;

4.      Tujuan yang telah ditetapkan

B.     Sifat-sifat Organisasi

1.      Organisasi formal

       Menurut dosen pengantar hukum islam dan pranata social organisasi formal adalah organisasi yang resmi, baik dalam tatanannya (strukturnya). Organisasi formal bersifat memaksa. Seperti yang dicontohkan: syarat menjadi mahasiswa Universitas Islam Negri (UIN) Mataram harus melaksanakan semua persyaratan kebijakan Universitas Islam Negri (UIN) mataram, seperti mengikuti tes dan lulus tes dan seterusnya.

    Seluruh anggota organisasi diikat oleh persyaratan formal sebagai bukti keanggotannya. Misalnya, Negara sebagai organisasi formal yang seluruh warga negaranyadiikat oleh persyaratan formal yang harus dimiliki, yaitu kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan sejenisnya. Demikian pula dalam organisasi formal lainnya dengan bentukormas (organisasi masyarakat) atau partai politik, yang seluruh anggotanya harus memiliki kartu keanggotaan untuk menunjukan bahwa ia terdaftar dan diakui sebagai anggota yang sah, misalnya kartu anggota muhammadiyah

2.      Organisasi Informal

      Informal merupakan organisasi yang tidak resmi, dan tidak mengikat atau tidak memaksa dan apabila salah satu anggota dari organisasi ini berhalangan hadir itu tidak jadi masalah, seperti: arisan para ibuk-ibuk apabila salah satu dari ibuk-ibuk ini tidak hadir arisan tetep lanjud. Karena kegiatan ini tidak memiliki pemaksaan setiap anggotanya.

            Sifat organisasi melekat pada organisasi informal, sebagaimana Negara mengharuskan adanya KTP bagi warga Negara. Pembuatan KTP berkaitan dengan organisasi formal di dalam pemerintahan, minsalnya kantor kecamatan, kantor desa, kantor RW hingga kantor RT. Semua itu tidak dapat dilaksanakan jika tidak ada organisasi informal, yaitu kelurga. Meskipun didalam kelurga terdapat kepala kelurga, ibu rumah tangga, anak-anak dan kerabat, keluarga bukan merupakan organisasi formal jika tidak berdampingan dengan organisasi informal, yaitu lingkungan masyarakat, komunitas masyarakat yang merupakan konsumen pendidikan formal.

C.     Bentuk-bentuk Organisasi

1.      Organisasi Garis (Line Organization)

     Organisasi garis (line organization) adalah bentuk organisasi yang memandang dan menerapkan sumber wewenang tunggal. Segala keputusan/kebijakan dan tanggung jawab berada pada satu tangan yaitu kepala eksekutif (chief executive).

      Dalam organisasi garis, bawahan hanya mengenal satu pimpinan dan menerapkan system satu komando dan kekuasaan absolute pada pimpinan pusat. Pimpinan organisasi memiliki pengaruh yang sangat kuat kepada bawahannya.

2.      Organisasi Staf (Staff Organization)

     Organisasi yang hanya mempunyai hubungan dengan puncak pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan, baik pikiran maupun bantuan lain demi kelancaran tugas pimpinan dalam mencapai tujuan secara keseluruhan. Bentuk ini tidak mempunyai garis komando kebawah/ ke daerah-daerah

3.      Organisasi Lini dan Staf ( Line and Staff Organization )

          Organisasi lini dan staf diciptakan oleh Haringgton Emerson. Dalam organisasi yang besar, organisasi ini memiliki jumalah staf yang banyak. Staf yang diamksudkan adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang bertugas member saran atau nasihat dalam bidangnya kepada pejabat pimpinan di dalam organisasi tersebut.

4.      Organisasi Fungsional

         Organisasi fungsional pertama kali diciptakan oleh Taylor. Cirri organisasi fungsional adalah pimpinan yang tidak memilikibawahan yang “jelas”. Setiap atasan dapat melakukan instruksi kepada semua bawahan selama sesui wewenang dan tanggung jawabserta masih berada di bawah naungan organisasi yang dimaksudkan.

5.      Organisasi bentuk panitia

D.    Prinsip-prinsip Organisasi

1.      Tujuan yang jelas

2.      Memiliki rencana dengan tercapainya tujuan organisasi

3.      Prinsip kerja sama

4.      Kompak

5.      Memiliki struktur

6.      Memiliki kordinasi yang terpadu dan integral

E.     Pranata Social dan Ruang Lingkupnya

          Pranata social adalah system norma yang bertujuan mengatur tindakan  dan kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok dan bermasyarakat bagi manusia.

F.      Ciri dan Karekter Pranata Sosial

       Menurut john conen, karekteristik lembaga social ada Sembilan, yaitu sebagai berikut.

1.      Setiap lembaga social bertujuan memenuhi kebutuhan khusus masyarakat.

2.      Setiap lembaga social mempunyai nilai pokok yang bersumber dari anggotanya.

3.      Di lembaga social ada pola-pola perilaku permanen menjadi bagian tradisi kebudayaan yang ada dan disadari anggotanya.

4.      Adanya saling kebergantungan

5.      Setiap lembaga social disusun dan diorganisasikan secara sempurna

6.      Ide-ide

7.      Lembaga social mempunyai bentuk tata krama perilaku

8.      Memiliki symbol-simbol kebudayaan tertentu

9.      Mempunyai ideology sebagai dasar atau orientasi kelompoknya.

G.    Syarat Fungsi dan Tipologi Lembga Sosial

1.      Tata kelakuan yang baku, dapat berupa norma dan adat istiadat yang hidup dalam ingatan atau tertulis.

2.      Kelompok manusia yang menjalnkan aktivitas bersama dan saling berhubungan menurut system norma-norma tersebut.

3.      Pusat aktiviotas yang bertujuan memenuhi kompleks kebutuhantertentu, yang disadari dan dipahami oleh kelompokyang bersangkutan.

4.      Mempunyai perlengkapan dan peralatan

5.      System aktivitas itu dibiasakan atau disandarkan pada kelompok-kelompok yang bersangkutan dalam masyarakat untuk kurun waktu yang lama.

H.    Jenis-jenis Lembaga Sosial

1.      Pranata keluarga

2.      Pranata pendidikan

3.      Pranata ekonomi

4.      Pranata agama

5.      Pranata politik

I.       Bentuk-bentuk Hubungan Sosial dan Pranata Sosial dalam Kehidupan Masyarakat

ARTIKEL HUKUM PIDANA

 Nama : lana fauziah

 Nim: 160202019

 Smester: IV / A          

 Tugas : Artikel Hukum Pidana

 

  Judul : Faktor-faktor yang memberatkan pidana dalam KUHP

         I.            Pembahasan

Di sini saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang menjadi faktor pemberatan suatu pidana secara umum. Sebelum saya menjelaskan apa saja faktor yang memberatkannya terlebih dahulu saya ingin memaparkan apa pengertian dari hukum pidana. Hukum pidana adalah peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang di ancam dengan hukuman berupa siksa badan. Jadi setiap perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan sudah di atur di dalam undang-undang maka akan di kenakan hukum pidana. Namun, ada beberpa perbuatan yang bisa menghapuskan pidana, mengurangi dan adapula perbuatan yang dapat memberatkan pelakunya. Secara umum ada beberapa hal yang bisa memberatkan pidana yakni:

a.       Kejahatan yang di lakukan terdakwa  menngunakan kekerasan yang mengakibatkan cacat badan dan di lakukan secara keji.

b.      Dalam pelaksanaannya terdakwa menggunakan senjata api.

c.       Korban berjumlah lebih dari satu orang.

d.      Terdakwa dengan iitikad buruk berusahamenguasai/memiliki tanah milik orang lain.

e.       Terdakwa menutup-nutupi kejahatannya dengan berpura-pura mencari korban yang hilang.[1]

Dari uraian di atas, dapat kita ketahui hal-hal apa saja yang bisa memberatkan pidana yang ada di masyarakat. Dan menurut  kaca mata saya, bahwa hal-hal yang di uraikan di atas adalah hal-hal yang kerap terjadi d dalam masyarakat. Banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang bisa saya teliti salah satunya yakni tindak pidana yang bagian (a), yakni “kejahatan yang di lakukan terdakwa menggunakan kekerasan yang mengakibatkan cacat badan dan di lakukan secara keji”. Dan kejadian yang seperti poin (a) di atas, baru-baru terjadi di tahun 2018 ini di salah satu desa di NTT, tempat saya di lahirkan dan juga terjadi di kalangan keluarga saya. Kejadian yang begitu membuat desa kecil itu rusuh dan terjadi permusuhan atau konflik besar-besaran di sudut desa tersebut. Dan kejadian-kejadian yang semacam ini sangat kerap terjadi, penganiayaan, kekerasan, tawuran yang mengakibatkan pihak lain di rugikan dengan cacat badan atau fisik. Perbuatan-perbuatan semacam ini lah yang perlu di hindarkan di masayarakat, karena kejadian seperti yang telah di uraikan di atas bisa mengganggu kesejahtraan antara masyarakat setempat satu sama lain.

Adapun hal-hal yang menghapuskan, mengurangi dan memberatkan pidana dalam KUHP al:

Pasal 44

1)      Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

2)      Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu di masukan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

3)      Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi mahkamah agung, pengadilan tinggi, dan pengadilan negeri.[2]

                Pasal 45

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pu; atau memerintahkan supaya yang bersalah di serahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahunsejak di nyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di atas, putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Pasal 46

1)      Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukan dalam rumah pendidikan negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seseorang tertentu yang bertempat tinggal di indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur 18 tahun.

2)      Aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan undang-undang.

 Pasal 47     

1)      Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya di kurangi sepertiga.

2)      Jika perbuatan itu merupakan kejahatan  yang di ancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.

3)      Pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3, tidak dapat diterapkan. [3]

Pasal 48        

Barangsiapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Pasal 49

1)      Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat ituyang melawan hukum.

2)      Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak di pidana.

Pasal 50

Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.

Pasal 51

1)      Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang di berikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana.

2)      Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan iktikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Pasal 52

Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat di tambah sepertiga.

Pasal 52a

Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, pidana tersebut di tambah sepertiga. [4]

Dari penjelasan di atas jelas bahwa setiap perbuatan pidana yang sudah di atur di dalam Undang-undang maka akan di kenakan sanksi atau hukuman bagi yang melanggar atau merugikan pihak lain. Jadi, setelah kita mengetahui jenis-jenis perbuatan apa saja yang bisa meringankan, menghilangkan dan yang paling penting di sini adalah faktor yang memberatkan pidana itu sendiri maka perlu kita hindari.

Sekarang di indonesia setiap media selalu menyuguhkan berita-berita yang  marak dterjadi. Seperti tindakan kriminal antara golongan satu dan golongan yang lain atau masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dan bukan hanya tindakan kriminal yangb terjadi di kalangan masyarakat akan tetapi pejabat-pejabat negara pun yang katanya paham dengan aturan malah memperdayakan hukum dengan kekuasaan. Hal ini lah yang di katakan ketidak adilan.

Daftar pustaka

Efendi, jonaedi dkk. 2015.  Hukum pidana dan KUHP. Kencana: jakarta

http://parismanalush.blogspot.com

---

[1] https://parismanalush.blogspot.com                   

[2] Ibid. Hal. 237

[3] Ibid. Hal.238

[4] Ibid. Hal.239